Wujudkan Layanan Optimal, Lokasi Gerai KMP Purwokerto Barat Dievaluasi Total

Dilihat : 96 Kali, Updated: Selasa, 03 Pebruari 2026
Wujudkan Layanan Optimal, Lokasi Gerai KMP Purwokerto Barat Dievaluasi Total

PURWOKERTO BARAT – Pemerintah Kecamatan Purwokerto Barat menggelar rapat koordinasi intensif terkait penentuan lokasi gerai Koperasi Merah Putih (KMP) pada Selasa (3/2/2026). Bertempat di Aula Kecamatan, rapat ini menjadi momen krusial untuk memastikan bahwa titik distribusi ekonomi masyarakat tersebut berdiri di lokasi yang tepat dan strategis.

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Purwokerto Barat, didampingi oleh Sekretaris Camat (Sekcam) serta Staf Pengurus Barang Kecamatan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh seluruh Lurah se-Kecamatan Purwokerto Barat dan para Babinsa dari masing-masing kelurahan guna memastikan koordinasi berjalan selaras dengan kondisi lapangan.

Hasil Evaluasi: 7 Titik Lahan Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi mendalam, usulan lahan untuk gerai KMP di 7 kelurahan wilayah Purwokerto Barat secara resmi ditolak. Tim verifikasi aset kecamatan menilai lahan-lahan yang diajukan sebelumnya belum memenuhi kriteria teknis maupun fungsional.

Beberapa poin utama yang menjadi alasan penolakan antara lain:

  • Aksesibilitas: Jalan menuju lokasi dinilai kurang memadai untuk mobilitas distribusi dan konsumen.
  • Alih Fungsi Lahan: Sejumlah lokasi berada di atas lahan yang masuk dalam program Penguatan Pangan Berkelanjutan, sehingga harus dipertahankan fungsinya.
  • Kondisi Geografis: Terdapat lahan yang tidak rata atau memerlukan proses pengurukan yang memakan biaya besar.
  • Dimensi Lahan: Luas tanah yang tersedia tidak sesuai dengan kriteria standar pembangunan gerai KMP.

Langkah Selanjutnya: Pencarian Lahan Pengganti

Camat Purwokerto Barat menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki misi besar untuk kesejahteraan warga, sehingga penentuan lokasinya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh Lurah untuk segera mencari lahan pengganti yang lebih representatif. Kriteria utama adalah akses yang mudah dijangkau masyarakat dan tidak menabrak regulasi tata ruang maupun program pangan yang sudah ada," tegasnya dalam rapat tersebut.

Para Lurah diminta untuk segera melakukan survei ulang dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat serta Babinsa agar lahan pengganti yang diusulkan nantinya benar-benar siap bangun dan tepat sasaran.

---(rk)

Komentar