Undang-undang (uu) Tentang Cipta Kerja

Detail Dokumen
Tipe Dokumen : Produk Hukum Pusat
Judul : Undang-undang (uu) Tentang Cipta Kerja
T.E.U. Badan / Pengarang :
Nomor Peraturan : 11
Tahun Terbit : 2020
Jenis / Bentuk Peraturan : Undang-undang
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan :
Tempat Penetapan : Jakarta
Tanggal Penetapan : 22 November 2020
Sumber :
Subjek : Pedoman
Status Peraturan : Berlaku
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Jakarta
Bidang Hukum : Hukum Tata Negara
Abstrak : CIPTA - KERJA 2020 UNDANG-UNDANG (UU) NO. 11, LN.2020/NO.245, TLN NO.6573, JDIH.SETNEG.GO.ID : 769 HLM. UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG CIPTA KERJA ABSTRAK: Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Upaya penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut, dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup UU ini adalah: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan. Penjelasan 418 hlm.
Keterangan : Dicabut sebagian dengan : UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Diubah dengan : UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Mencabut : UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Mengubah : UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Penandatangan :
Urusan Pemerintahan :
Peraturan-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-undang-undang-uu-tentang-cipta-kerja.pdf
Unduh
*Klik tombol UNDUH untuk melakukan download atau lihat dokumen dibawah untuk pratinjau file